KERINCI –http://Burusergap.co.id Narasi pemberitaan yang menyebut pembangunan drainase di Desa Sako Dua, Kecamatan Kayu Aro Barat, sebagai respons atas banjir dan genangan air akibat curah hujan tinggi dinilai tidak sesuai fakta lapangan dan berpotensi menyesatkan opini publik. Kamis, 18/12/2025
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Sejumlah warga menegaskan bahwa lokasi pembangunan drainase yang dikerjakan oleh Kepala Desa Sako Dua, Mawardi, selama ini tidak pernah mengalami banjir maupun genangan air. Hal itu karena posisi wilayah tersebut berada di area penurunan, dengan alur air alami yang langsung mengarah ke sungai, sehingga air hujan tidak pernah tertahan apalagi meluap ke permukiman.
“Dari dulu tidak pernah ada banjir di titik itu. Air hujan langsung turun dan masuk sungai. Jadi alasan drainase untuk cegah banjir itu mengada-ada,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih jauh, warga juga membantah keras klaim bahwa drainase tersebut berkaitan dengan perlindungan hasil panen petani. Faktanya, pembangunan drainase dilakukan di kawasan permukiman desa, bukan di area perladangan atau pertanian warga. Dengan demikian, mengaitkan proyek tersebut dengan penyelamatan lahan pertanian dinilai tidak relevan dan terkesan dipaksakan.
“Drainase itu dibangun di kampung, bukan di ladang. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan hasil panen petani seperti yang diberitakan,” tegas warga lainnya.
Ironisnya, warga juga menyoroti pola pembangunan drainase yang dinilai tidak berkesinambungan dan cenderung ‘lompat-lompat’, melangkahi sejumlah rumah warga. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya unsur diskriminasi dan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Beberapa rumah yang diduga tidak berpihak atau tidak mendukung Kepala Desa Mawardi pada pemilihan kepala desa sebelumnya, justru ditinggalkan tanpa sambungan drainase, sehingga aliran air terputus dan tidak fungsional.
“Bangunannya tidak nyambung. Rumah yang dianggap tidak sejalan dengan kades malah dilewati. Ini bukan soal teknis lagi, tapi sudah mengarah ke kepentingan politik,” ujar warga dengan nada kecewa.
Warga menilai, jika benar pembangunan dilakukan demi kepentingan umum dan keselamatan lingkungan, maka se demonstrated secara adil, menyeluruh, dan berdasarkan kebutuhan riil, bukan berdasarkan siapa yang mendukung dan siapa yang berseberangan secara politik.
Atas kondisi ini, masyarakat mendesak pemerintah kecamatan, inspektorat, hingga pemerintah kabupaten untuk turun langsung melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan drainase di Desa Sako Dua. Warga juga meminta agar narasi pembangunan tidak lagi dipelintir untuk membenarkan proyek yang sarat kepentingan.
“Pembangunan desa bukan alat balas jasa politik. Dana publik harus digunakan untuk kepentingan seluruh warga, bukan kelompok tertentu,” pungkas warga.(Jo Korean)
