Kerinci –http://Burusergap.co.id Polemik pengelolaan Dana Desa Sako Duo kian memanas. Di tengah sederet kejanggalan pekerjaan fisik dan dugaan penyimpangan, Kepala Desa Sako Duo, Mawardi, justru dinilai memilih jalan “lari dari substansi” dengan mencari pembenaran melalui media lain, alih-alih memberikan klarifikasi langsung kepada awak media yang sejak awal memberitakan persoalan ini secara berulang. Kamis, 18/12/2025
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Sejumlah warga menilai sikap tersebut semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satu sorotan utama adalah tidak dilibatkannya masyarakat setempat sebagai pekerja, sementara tenaga kerja justru didatangkan dari luar desa. Padahal, Dana Desa secara tegas diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk membuka lapangan kerja bagi warga desa.
“Kalau pekerjanya dari luar semua, lalu di mana letak pemberdayaan masyarakatnya? Ini jelas menyimpang dari tujuan Dana Desa,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya soal tenaga kerja, kejanggalan juga ditemukan pada pekerjaan fisik di beberapa titik proyek. Berdasarkan dokumen perencanaan, pekerjaan seharusnya meliputi galian tanah sedalam 5 cm, lantai kerja 10 cm, dan tinggi coran mencapai 35 cm. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh berbeda. Bentuk bangunan justru menyerupai angka “7” kecil bagian bawah dan besar bagian atas , yang diduga hanya “dipoles cantik” agar tampak sesuai spesifikasi, namun kuat dugaan tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.
Ironisnya, ketika berbagai temuan ini dipertanyakan, Kepala Desa tidak kunjung memberikan klarifikasi langsung. Sebaliknya, ia justru disebut-sebut mencari “suaka” ke media lain untuk membangun narasi pembelaan diri. Lebih disayangkan lagi, karena sulitnya mencari pembenaran, istri seorang Kepala Dusun (Kadus) Supriyanto malah dijadikan sumber yang diklaim sebagai perwakilan masyarakat, lengkap dengan pemasangan foto dalam salah satu pemberitaan online.
Langkah tersebut menuai kritik tajam dari warga. Mereka menilai tindakan itu tidak etis dan terkesan menjadikan keluarga perangkat desa sebagai tameng untuk meredam kritik publik , mau mau nya Sumi Purwati Poto nya di pajang di media online hanya diduga ingin menjilat dengan sang Kades Mawardi.
“Kalau memang tidak salah, kenapa takut klarifikasi? Media yang memberitakan ini terbuka, berkali-kali mencoba konfirmasi. Bukan malah cari pembenaran di media lain demi pencitraan,” tegas warga lainnya.
Masyarakat menegaskan, jika Kepala Desa memahami aturan dan mekanisme pers, hak jawab dan klarifikasi seharusnya disampaikan kepada media yang pertama kali mempublikasikan berita, bukan dengan membangun opini sepihak di tempat lain.
Warga Sako Duo pun mengingatkan bahwa masyarakat hari ini sudah cerdas dan tidak bisa lagi dibodohi. Fakta di lapangan telah mereka lihat sendiri, bukan sekadar membaca dari pemberitaan.
Kini, publik menanti sikap tegas dari pihak berwenang mulai dari BPD, kecamatan, hingga inspektorat untuk turun tangan dan mengaudit secara menyeluruh penggunaan Dana Desa Sako Duo, agar terang benderang dan tidak terus menjadi polemik berkepanjangan .
Anehnya, di saat dana desa non-earmark tidak bisa dicairkan, Mawardi justru terburu-buru melaksanakan pembangunan. Sikap ini sama saja menjerumuskan desa ke dalam persoalan serius dan berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Jika anggaran earmark dipaksakan oleh kepala desa untuk pembangunan, hal tersebut dapat berdampak fatal, mulai dari lembaga-lembaga desa yang terancam tidak menerima honor hingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan penting lainnya.(jo)
