Kalimantan Timur , https://Burusergap.co.id – Ketua Komite Investigasi Negara (KIN) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, Fenny Kaligis, turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak dan penyalahgunaan aset tanah warga di wilayah Transmigrasi Kampung Petung Gurjo, Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam keterangan resminya, Fenny Kaligis menyampaikan sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum Pertamina bagian Asset Lawe-Lawe serta sejumlah oknum pejabat pemerintah daerah yang dinilai tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian hak ganti rugi tanah masyarakat, Kamis (16/10/2025).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Menurut Fenny, sejak tahun 2013 hingga 2015, banyak masyarakat di wilayah tersebut mengalami penderitaan akibat hak tanah mereka diduga dirampas dan tidak diberikan ganti rugi yang layak, meskipun pembayaran dari pihak Pertamina Balikpapan disebut telah dilakukan.
“Selama bertahun-tahun masyarakat menanggung kerugian, sementara pemerintah daerah seolah tutup mata. Tidak ada langkah nyata untuk memperjuangkan hak rakyat yang telah dirampas,” ujar Fenny Kaligis dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Fenny menegaskan bahwa pihaknya melalui Komite Investigasi Negara (KIN RI) telah berkoordinasi langsung dengan pihak Istana Negara, dan dalam waktu dekat akan mengirimkan laporan resmi hasil investigasi di lapangan, termasuk data kerugian negara serta identitas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Dalam laporan tersebut, Fenny juga mengungkapkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran negara, yang dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.
“Kami tidak akan tinggal diam. Tidak ada tempat bagi oknum pemerintah maupun oknum Pertamina yang korup dan merugikan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Fenny menyampaikan bahwa laporan lengkap hasil investigasi KIN RI Kaltim akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden RI di Istana Negara Jakarta. Selain itu, laporan tembusan juga akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
Fenny berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah nyata demi keadilan dan pemulihan hak masyarakat Kalimantan Timur, khususnya warga transmigrasi di wilayah Lawe-Lawe yang selama ini merasa dirugikan.
“Kami percaya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden akan merespons laporan ini dengan bijak. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dan hak masyarakat dikembalikan sebagaimana mestinya,” pungkas Fenny Kaligis.
Sumber: Fenny Kaligis
Editor/Redaksi: Sadarudin Pua Mbusa/AdmMedia: Burusergap.co.id
