Jakarta- http://Burusergap.co.id Setelah presiden Ri Bapak Prabowo Subianto telah membatalkan kebijakan Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mengembalikannya atas Empat Pulau ke Provinsi Aceh, Rakyat Indonesia sangat mengapresiasi terutama Masyarakat Aceh atas keputusan yang diambil oleh Presiden RI tersebut. Selasa, 24/06/2025
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Setelah beberapa hari hati Rakyat Indonesia mulai sejuk namun semuanya itu hanya sesaat sebab Mendagri Tito Karnavian kembali membuat guncang Indonesia dimana saat ini timbul lagi masalah yang serupa di Kabupaten Tranggalek Prov.Jawa Timur dimana Mendagri telah memasukkan 13 Pulau yang dulunya itu berada di wilayah Kabupaten Tranggalek saat ini menjadi masuk kewilayak Tulung Agung.
Kebijakan yang dibuat oleh Mendagri tersebut sangat mengherankan dan justru hal tersebut dapat memicu kegaduhan di Daerah.
Mengingat sejak dulu 13 Pulau itu berada dalam wilayah Kabupaten Tranggalek dan sudah sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur, bahkan 13 Pulau tersebut telah memiliki SK dengan Nomor 100.1.1- 6117 dimana Pulau kecil tersebut milik Tranggalek.
Seharusnya para Pembantu presiden RI agar tidak menambah beban kepada Presiden, mengingat bahwa saat ini beban yang ditanggung Presiden sangat besar dalam menghadapi situasi yang tidak menentu dalam persepektif geopolitik regional maupun Internasional.
Jangan nanti sampai Presiden di bawa – bawa untuk menyelesaikan masalah dengan menganulir keputusan – keputusan para pembantunya.
Sebab dalam catatan sudah ada beberapa kebijakan Kementrian Tehnis diantaranya :
1. Kebijakan Empat Pulau di Aceh.
2. Pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 12 % untuk barang esensial.
3. Penundaan pengangkatan CASN Tahun 2024.
4. Mencabut izin eksplorasi Tambang Nikel di Raja Ampat Papua Barat.
Dimana Presiden juga telah memerintahkan agar pengangkatan CASN dipercepat.
Setelah muncul protes publik atas kondisi Raja Ampat karena telah menabrak UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah, Pesisir dan Pulau – Pulau kecil yang tidak boleh di Tambang.
Dan oleh karena itu jangan terus menerus Presiden yang diseret-seret untuk mengambil alih pwnyelesaian masalah.
Masalah ini namanya beban dan seharusnya hanya ada satu Visi yaitu Visi Presiden dalam menjalankan roda Pemerintahan, bukan Visi para Mentei yang berbeda-beda apalagi dampaknya membuat Daerah menjadi bergolak.
Disisi lain perlu juga dipertanyakan netralitas Pemerintah Pusat dalam menangani isu-isu sensitif di Daerah.
Maka dari itu mendesak Presiden Ri Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin membersihkan anak buah warisan Presiden RI ke 7 di Kabinet Merah Putih.
Dimana saat ini tindak tanduk para Mentei peninggalan Era Jokowi yang kerap sekali bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam hal ini Pranowo kiranya dirasa perlu untuk membangun Kabinet yang mandiri tanpa intervensi dari pihak tertentu, yermasuk Jokowi.
Dan apabila ada kepentingan Jokowi yang menyusupi anak buah Prabowo saat ini, maka Presiden memang perlu bersih – bersih.
Disinilah Rakyat Indonesia menunggu sikap tegas Presiden RI Prabowo Subianto agar Pemerintahan yang dipimpinya saat ini akan lebih baik lagi. (Red)
