Jakarta, https//Burusergap.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10). Pertemuan tersebut membahas sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tiga program strategis prioritas Presiden Prabowo yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, Sabtu (25/10/2025).
Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam tiga bidang utama, yakni program sekolah komunitas, integrasi data kesejahteraan, dan program pemberdayaan sosial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
“Saya senang karena akhirnya kami bersepakat pada tiga program prioritas tersebut,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI siap membuka seluruh data yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Selama ini, data antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI kerap tumpang tindih, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam penyaluran bantuan sosial.
Ia mencontohkan sejumlah program daerah yang memiliki kesamaan dengan program pusat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan bagi penyandang disabilitas dan lansia.
“Dengan integrasi data, penerima bantuan ganda bisa dihapus dan program menjadi lebih efektif,” tambahnya.
Terkait program sekolah komunitas, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan segera mengusulkan lokasi-lokasi yang siap digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut. Nantinya, pembangunan gedung akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, kedua pihak juga membahas kerja sama dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan. Jika kolaborasi ini berjalan, program tersebut akan menjadi model penanganan masalah sosial seperti kemiskinan dan akses pendidikan.
> “Saat ini terdapat 707.513 penerima KJP dan 16.920 penerima KJMU untuk jenjang S1 hingga S3 di Jakarta. Dengan sinergi ini, bantuan akan lebih tepat sasaran,” ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kesejahteraan sosial. Ia menekankan bahwa data menjadi kunci utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Integrasi data mutlak diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Selama ini kita belum memiliki satu basis data nasional yang terpadu,” jelas Saifullah.
Ia menambahkan, sejak Februari 2025 Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengelolaan Satu Data Indonesia yang dikoordinasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk data dari pemerintah daerah.
“Dengan sistem satu data ini, akurasi informasi akan meningkat karena semua program berbasis pada sumber data yang sama,” ujarnya.
Terkait program sekolah komunitas, Saifullah menjelaskan bahwa saat ini sekolah komunitas di Jakarta masih menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial di kawasan Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo. Ia berharap Pemprov DKI dapat menyediakan lahan permanen untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Semoga Pemprov DKI bisa mendukung dengan menyediakan lokasi untuk bangunan permanen,” harapnya.
Saifullah juga menuturkan bahwa program Puskesos akan mengedepankan sistem layanan rujukan di tingkat kelurahan dengan melibatkan pendamping sosial, relawan, dan pihak-pihak terkait lainnya guna memperkuat pemberdayaan sosial masyarakat.
Editor : Sadarudin Pua Mbusa/Adm/Red Burusergap.co.id
