Sumatra Utara-http://Burusergap.co.id Rezim dimasa kepemimpinan Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai rezim yang memutar balikkan arus Reformasi dan Demokrasi dan penghianatan terhadap prinsip Negara Hukum. Rabu, 11/06/2025
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Dikalangan Akademisi, Budayawan, Intelektual dimana Publik menilai bahwa Nagara kita yang berpegang teguh terhadap Hukum namun Hukum itu telah rapuh bahkan hancur berkeping-keping dibawah masa kepemimpinan Jokowi.
Sejalan beriringan, pletora Demokrasi mengalami degradasi secara sempurna yang bermuara pada nihilnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dimana hal yang seharusnya tidak terjadi dalam rumpun Negara Hukum yang demokratis, satu dasawarsa terakhir setidaknya dapat menggambarkan bagaimana roda bernegara tidak dijalankan sesuai dengan dalil Pemerintahan yang baik ( Good Govermance ).
Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat “peringatan keras” dari para akademisi, mahasiswa, hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.
Bagaimana Jokowi – si “anak kandung reformasi” – yang dulu digadang-gadang sebagai “harapan baru” bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi dan HAM?
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, menyajikan buku ini sebagai cerminan perjalanan kemunduran demokrasi serta hak asasi manusia selama sepuluh tahun di Indonesia. Buku “Dosa Demokrasi” ini merupakan sebuah catatan penting sekaligus refleksi tentang bagaimana situasi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo.
Situasi ketidak percayaan serta minimnya penghormatan atas HAM menjadi salah satu alasan KontraS menyusun buku ini. Kerja-kerja dalam melakukan pemantauan hak asasi manusia serta advokasi membuat kami merasakan secara langsung bagaimana ruang penggerusan terhadap iklim demokrasi terjadi di era Joko Widodo. Penyimpangan terhadap tanggungjawab melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga tentu berkelindan sangat erat dengan mengikisnya praktik demokrasi.
Kemunduran tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan, regulasi, serta tindakan strategis yang diambil oleh Joko Widodo disamping itu pula banyak sekali catatan “dosa-dosaˮ demokrasi yang terjadi selama masa kepemimpinan Joko Widodo.
Sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi menghasilkan warisan kontradiktif, dimana kita tahu banyak tokoh-tokoh inti mempengaruhi kebijakan.
Sehingga timbul sebuah pertanyaan seperti :
Apa yang terjadi dengan demokrasi kita….?
Apa yang terjadi dengan Negara Kita….?
Apa yang terjadi dengan kepemimpinan kita sehingga terjadi seperti ini….?
Pertanyaan itu terlontar dari kalangan Akademisi, intlektual, mahasiswa dan Rakyat Indonesia.
Kondisi Demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, mulai dari kemunduran Demokrasi, Kemiskinan, ketimpangan Ekonomi, Konflik Agraria, kriminalisasi, Kerusakan, Komersialisasi Pendidikan Nasional, Kerusakan Lingkungan hingga kecurangan di pemilu 2024 yang lalu.
Berkaca dari hal tersebut betapa hancurnya sistem Demokrasi di Negara kita ini namun tidak sedikit pula yang mengagung-agungkan Jokowi yang dinilai mereka adalah Presiden yang mereka anggap berhasil dalam memimpin Indonesia selama 10 Tahun.
Namun tanpa mereka sadari justru dimasa Kepemimpinan Jokowi ini adalah sebuah penghianatan terhadap Reformasi dan Demokrasi.
Setelah runtuhnya tahta kerajaan selama 10 Tahun di tangan Jokowi saat ini mulai bermunculan satu persatu dosa – dosa yang selama ini dilakukannya.
Dalam hal ini kita sebagai Rakyat Indonesia sangat berharap kepada Presiden kita saat ini Bapak jendral Purn.H.Prabowo Subianto mampu membawa Indonesia yang lebih baik dan disamping itu harus berani bersikap tegas bagi orang – orang yang selama ini maling uang Rakyat.
Sebenarnya maling-maling itu bukan datangnya dari luar, akan tetapi para maling tersebut justru ada disekelilingnya dan kalau ingin itu bersih presiden harus berani menyingkirkan maling-maling tersebut.
