Empat Lawang Sumatra Selatan– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten empat Lawang pertama kali dilaksanakan dimasa kepemimpinan Bupati dan wakil bupati empat Lawang yang baru terpilih . Selasa, 08/07/2025.
Dalam pelaksanaan rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Empat lawang di pimpin Wakil Ketua II juga turut hadir Wakil Bupati Arifa’i, SH, Wakapolres, Kasi Intel, Perwakilan Dandim 0405/Lahat dan perwakilan BNN Kabupaten Empat Lawang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Dalam pelaksaan rapat paripurna banyak kepala dinas dan kepala badan di lingkup kabupaten empat tidak hadir, ini terjadi pada sidang pembahasan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Anggaran Tahun 2024 yang dilaksanakan pada harinsenin 07/07/2025.
rapat terkait pembahasan Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan gambaran hasil dan kinerja Kabupaten Empat Lawang yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan.
Sangat disayangkan dengan ketidak hadiran beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten Empat Lawang, karena agenda ini sangat penting untuk disampaikan dan diketahui.
Hidayat Muhammad, selaku anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat, mengungkapkan kekesalannya. menurutnya, pandangan fraksi seharusnya didengarkan oleh setiap OPD karena merupakan bagian dari perintah.
”Kedepannya seluruh kepala OPD yang tidak bisa menghargai tugas dan fungsi DPRD silakan hengkang dari Kabupaten Empat Lawang,” tegasnya.
” perwakilan OPD yang hanya mengirimkan Kepala Seksi (Kasi) juga dianggap bentuk tidak menghargai DPRD Kabupaten Empat Lawang.
Hidayat juga menyoroti pentingnya disiplin bagi seluruh Kepala OPD dan ASN. “Tambahnya
“Kepala OPD dan ASN yang tidak disiplin silakan tinggalkan Kabupaten Empat Lawang,” ujarnya. Ia bahkan mengatakan, akan merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengunaan anggaran.
rapat Paripurna ini merupakan yang pertama kalinya dilaksankan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat, namun tingkat kehadiran ASN justru menunjukkan penurunan.
Dalam kesempatan tersebut, Saukani juga berpendapat dan meminta para pejabat untuk hadir saat Paripurna di DPRD.” Ke depan para kepala OPD untuk dapat hadir saat Paripurna,” kata Saukani.
Hidayat juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi perizinan dalam menggali potensi.
Ia mencontohkan, satu truk kopi saja bisa mendatangkan pendapatan daerah sekitar Rp. 70.000.000 sampai 80.000.000. Ini yang perlu dicontoh. Tuturnya
Dengan kejadian ini DPRD Kabupaten Empat Lawang berharap kedepannya dilaksanakan rapat paripurna agar para perangkat daerah harus hadir mengingat rapat tersebut sangat penting.
Jurnalis Tarmizi
