OKI—http://Burusergap.co.id Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten OKI sejak 2025 dinilai belum sepenuhnya efektif. Temuan terbaru Prisma menunjukkan adanya ketimpangan efisiensi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan mengindikasikan munculnya “efisiensi semu” pada beberapa sektor.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ketua Prisma, Salim Kosim, menyampaikan bahwa meskipun terjadi penurunan anggaran di hampir seluruh OPD pada periode 2024–2026, hal tersebut belum otomatis mencerminkan efisiensi yang berkualitas.
“Secara fiskal memang ada penghematan, tapi jika output pelayanan juga ikut turun, maka itu bukan efisiensi, melainkan penurunan kinerja,” ujarnya.
Berdasarkan simulasi analisis Prisma:
Sejumlah OPD seperti sektor kesehatan dan pendidikan menunjukkan efisiensi positif, dengan output meningkat meskipun anggaran menurun.
Namun, beberapa OPD lain justru mengalami penurunan output, yang mengindikasikan bahwa pemotongan anggaran berdampak langsung pada kinerja layanan.
Prisma menilai bahwa saat ini pendekatan efisiensi di OKI masih didominasi oleh langkah administratif, seperti pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, tanpa diiringi sistem pengukuran berbasis kinerja.
Prisma mengidentifikasi tiga persoalan utama:
1. Efisiensi belum berbasis kinerja (output dan outcome)
2. Tidak adanya standar perbandingan efisiensi antar OPD
3. Risiko kebijakan pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran
“Kalau tidak segera dibenahi, efisiensi hanya akan menjadi slogan administratif. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang tetap maksimal dengan anggaran yang lebih tepat guna,” tegas Salim.
Prisma mendorong Pemkab OKI untuk segera membangun sistem evaluasi efisiensi berbasis kinerja, serta membuka data anggaran dan kinerja OPD secara transparan kepada publik.
Pewarta A NUR
